Nuansa Sulbar News

             Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menorehkan langkah penting dengan mengangkat 4.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan Surat Keputusan (SK) ini menjadi penanda berakhirnya masa ketidakpastian ribuan tenaga non-ASN sekaligus membuka babak baru tuntutan kinerja dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.   Acara penyerahan SK berlangsung di lapangan Kantor Bupati Polman pada Kamis (15/1/2026), dipimpin langsung oleh Bupati H. Samsul Mahmud, serta dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah dan para penerima SK.   Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari 4.247 tenaga non-ASN yang diajukan untuk persetujuan teknis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 4.231 dinyatakan lolos verifikasi. Sementara itu, sejumlah kecil lainnya tidak dapat diangkat karena kendala administrasi.   Formasi PPPK paruh waktu yang diangkat terd...

Mamuju — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan silaturahmi sejumlah kepala desa dari Kabupaten Mamuju, Senin, 19 Januari 2026. Hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya Kepala Desa Sisango, Kepala Desa Boda-Boda, dan Kepala Desa Salukayu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida, yang mewakili Plt. Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati. Silaturahmi ini menjadi wadah untuk mempererat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, serta penguatan peran desa dalam pembangunan daerah untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai masukan da...

Mamuju — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, bersama Sekprov Sulbar, Junda Maulana, turut mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam penyerahan penghargaan kepada dua desa berprestasi yang berhasil mengharumkan nama Sulawesi Barat pada ajang Pemdeskel Award/Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat pada Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Desa, Senin, 19 Januari 2026, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dua desa yang menerima penghargaan tersebut yakni Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, serta Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Kedua desa ini sebelumnya meraih prestasi membanggakan pada ajang Pemdeskel Award tingkat nasional yang digelar di Kabupaten Boyolali, Provi...

MAJENE — Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf Tammalele, secara resmi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses bendahara gaji dinasnya secara pidana. Hal ini terkait dugaan penggelapan dana zakat profesi (BAZNAS) dan pemotongan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun Anggaran 2024. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Andi Asraf saat menerima massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya di kantornya, Senin (19/1). Marwah Dinas Tercoreng Mantan Kepala Dinas PUPR Majene tersebut menyatakan bahwa tindakan bendahara berinisial N telah mencederai institusi pendidikan. Ia mengaku sangat kecewa atas hilangnya dana zakat maal pegawai serta sisa dana kelebihan bayar sertifikasi TPG yang seharusnya menjadi hak para guru. ”Kelakuan bendahara gaji yang menilep uang zakat maal para pegawai ini sangat mencederai marwah Disdikpora Majene,” ujar Andi Asraf di hadapan massa aksi. Sinyal Keterlibatan Oknum L...

MAJENE, – Senin 19/1/2026, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya secara resmi mengeluarkan manifesto aksi bertajuk “Selamatkan Dana Umat & Hak Guru di Majene”. Manifesto ini menjadi bentuk perlawanan moral mahasiswa terhadap dugaan penggelapan dana zakat serta dugaan praktik korupsi dalam pembayaran Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun Anggaran 2024 di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene. Manifesto yang telah disebarluaskan kepada publik tersebut menegaskan bahwa dana zakat merupakan amanah umat yang wajib dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, gaji dan tunjangan profesi guru merupakan hak normatif yang tidak boleh dikurangi, ditunda, apalagi diselewengkan oleh pihak mana pun. Menurut KAMMI Mandar Raya, kondisi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami para guru, tetapi juga mencederai rasa keadilan serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat te...

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas karya jurnalistiknya. Putusan ini merupakan tanggapan MK dalam uji materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). MK juga menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik diproses melalui Dewan Pers dan tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari prinsip restorative justice. “Apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang...

MAJENE, – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ditutup sementara menyusul ditetapkannya Kejadian Luar Biasa (KLB) dugaan keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, membenarkan penutupan tersebut dilakukan sejak Senin, 19 Januari 2026, sebagai langkah kehati-hatian untuk melindungi kesehatan masyarakat. “Benar, dapur SPPG sudah ditutup sementara sejak ditetapkannya kejadian luar biasa dan belum bisa beroperasi sebelum hasil BPOM keluar,” ujar Yuliani saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (19/1/2026). Ia menjelaskan, seluruh sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah dikirim ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan saat ini masih menjalani proses uji laboratorium. “Untuk hasil sementara uji laboratorium belum ada. Sampel masih di BPOM dan masih dalam proses pengujian. Kita menunggu sekitar tujuh hari,” jelasnya. Yuliani menegaskan, hasil res...

  Majene — Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene memastikan akan menindaklanjuti dugaan korupsi Dana Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Tahun Anggaran 2025. Dugaan tersebut menyeret sejumlah pihak, mulai dari mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa hingga bendahara desa. ‎ ‎Kepala Seksi Intelijen Kejari Majene, Muhammad Aslam Fardhyllah, mengatakan pihaknya tengah melakukan penelaahan awal atas informasi yang beredar di publik. ‎ ‎“Semua laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti. Saat ini masih dalam tahap penelaahan,” kata Aslam usai menerima massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di halaman Kantor Kejari Majene, Senin,(19/1/2026). ‎ ‎Ia menegaskan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum. Menurutnya, keterbatasan aparat bisa diimbangi dengan keberanian publik menyampaikan informasi. ‎ ‎“Kami berharap masyarakat tidak takut melapor. Jika masyarakat aktif, kami juga terbuka dan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ma...

MAJENE — Aroma penyalahgunaan Dana Desa kembali menyeruak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Desa Pundau, Kecamatan Sendana, kini menjadi sorotan setelah dana ratusan juta rupiah dari APBDes 2025 diduga lenyap tanpa jejak. Kecurigaan itu mencuat dalam Rapat Penyelesaian Masalah APBDes yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pundau pada 14 Januari 2026. Dalam forum resmi tersebut, terungkap bahwa dana sebesar Rp309.051.200 telah dicairkan. Namun, hingga awal 2026, hampir seluruh program desa tidak terealisasi. Angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp292.051.200, nyaris menyamai total pencairan. Situasi semakin janggal ketika dua tokoh penting pengelolaan anggaran, mantan Pj Kepala Desa Rudy dan Bendahara Hasmini, tidak hadir dalam rapat tanpa alasan jelas. Absennya mereka dianggap publik sebagai indikasi kuat adanya upaya menghindar dari tanggung jawab. Akibat dugaan penyelewengan ini, 22 kegiatan vital desa terbengkalai. Honor guru TK/PAUD dan kader desa tak ter...

*Polewali Mandar, 8 Januari 2026* – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, secara resmi meresmikan penempatan transmigran lokal di Satuan Permukiman (SP) Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Acara ini berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Taramanu Tua dan dihadiri oleh berbagai pejabat dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut: - Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Dr. Sigit Mustofa Nurdin, S.T., M.M. - Plt. Kepala Disnakertrans Sulbar, Muh. Jaung - Kepala Disnakertrans Polman, Irdan Natsir, S.Stp., M.Adm. - Camat Tutar, Ahmad, S.Pdi - Kapolsek Tutar, IPTU Bafruddin P., S.H. - Kepala Desa Taramanu Tua, Jalani - Unsur TNI-Polri, perangkat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, serta warga transmigran lokal. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, doa, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Transmigrasi, laporan kegiatan, sambutan para pejabat, penyerahan bantuan perbekal...