Nuansa Sulbar News

Mamuju,  Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun 2026. Rapat ini membahas tambahan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Sulawesi Barat. Rapat berlangsung di ruang rapat Dinsos P3A dan PMD Sulbar dan dihadiri Plt Sekretaris Dinsos P3A dan PMD Sulbar, M. Aditya Arie Yustira, serta Plt Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Farida. Pembahasan juga melibatkan tim perbendaharaan BPKAD sebagai bagian dari sinkronisasi penganggaran dan penyaluran bantuan. Penyusunan Juknis BKK Desa 2026 ini merupakan bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, ...

Polman - Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, terus berupaya meningkatkan produksi padi di wilayahnya. Pada tahun 2026, 115 titik koordinat sawah di Kecamatan Luyo menjadi fokus utama dalam upaya swasembada pangan. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. H. Samsul Mahmud telah melakukan berbagai upaya, seperti menghadiri panen perdana padi di Luyo dan berdiskusi dengan Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi padi. Pemerintah daerah juga berencana meningkatkan luas areal tanam padi dan memperbaiki infrastruktur irigasi untuk mendukung produksi pangan. *Langkah-langkah yang telah diambil:* - *Panen Perdana Padi*: Bupati H. Samsul Mahmud menghadiri panen perdana padi di Luyo sebagai tanda dukungan terhadap swasembada pangan. - *Bantuan Alsintan*: Pemerintah pusat berjanji memberikan bantuan alsintan, seperti traktor, untuk meningkatkan produksi padi. - *Perbaikan Irigasi*: Pemerintah daerah berencana memperbaiki infrast...

Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...

Majene – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini, 9 Februari 2026, disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Majene. Bupati Majene, DR. H. Andi Ahmad Syukri Tammalele, SE., MM., secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi mendalam kepada seluruh insan pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Majene. Dalam penyampaiannya, Bupati yang akrab disapa AST ini menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat vital dalam perjalanan pembangunan daerah. Baginya, pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. DR. H. Andi Ahmad Syukri Tammalele menekankan bahwa keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah syarat mutlak dalam demokrasi. Ia berharap media terus menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan objektif, kritis, namun tetap konstruktif. “Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2026. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Majene mengucapkan terima kasih atas dedikasi rekan-rekan wart...

Jakarta – Transparansi keuangan desa di Indonesia kini memasuki babak baru yang cukup mengejutkan sekaligus menjadi bahan evaluasi serius bagi para pemangku kebijakan. Laporan terbaru yang bersumber dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 15 Januari 2026 menyajikan potret kontras yang memperlihatkan sejauh mana kemandirian ekonomi tingkat desa telah terbentuk. Berdasarkan laporan realisasi Tahun Anggaran (T.A.) 2025 untuk periode Semester 1 (SMT 1), terlihat jurang yang sangat lebar dan anomali yang tajam antara desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) tertinggi dibandingkan dengan desa yang berada di posisi terendah Data komprehensif ini merupakan hasil integrasi sistem yang masif dari 364 Kabupaten/Kota di seluruh penjuru negeri, yang mewakili suara fiskal dari 63.069 desa atau sekitar 83,80% dari total 75.265 desa secara nasional. Melalui aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025, arus data ini tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari dinamika tata kelola aset, efekti...