Kadisdikpora Majene Minta APH Proses Hukum Bendahara Penilep Dana Zakat dan TPG

-


MAJENE — Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf Tammalele, secara resmi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses bendahara gaji dinasnya secara pidana. Hal ini terkait dugaan penggelapan dana zakat profesi (BAZNAS) dan pemotongan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun Anggaran 2024.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Andi Asraf saat menerima massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya di kantornya, Senin (19/1).

Marwah Dinas Tercoreng

Mantan Kepala Dinas PUPR Majene tersebut menyatakan bahwa tindakan bendahara berinisial N telah mencederai institusi pendidikan. Ia mengaku sangat kecewa atas hilangnya dana zakat maal pegawai serta sisa dana kelebihan bayar sertifikasi TPG yang seharusnya menjadi hak para guru.

”Kelakuan bendahara gaji yang menilep uang zakat maal para pegawai ini sangat mencederai marwah Disdikpora Majene,” ujar Andi Asraf di hadapan massa aksi.

Sinyal Keterlibatan Oknum Lain

Selain menyasar bendahara berinisial N yang dikabarkan menghilang, Andi Asraf juga memberikan sinyal mengejutkan. Ia mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal yang merugikan ratusan juta rupiah tersebut.

Meski demikian, Andi masih enggan membeberkan identitas oknum-oknum yang ia maksud. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

”Nantilah aparat yang berwenang yang mengungkap semua siapa saja yang terlibat,” tegasnya.

Desakan Penyelidikan Transparan

Di sisi lain, KAMMI Mandar Raya melalui Jenderal Lapangan, Anwar, mengapresiasi sikap terbuka Kadisdikpora namun tetap menuntut langkah nyata. KAMMI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene segera menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk membongkar dugaan korupsi yang mereka sebut bersifat “terstruktur dan masif”.

”Kami butuh langkah konkret dan transparan. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada perkembangan positif, kami akan melakukan aksi Jilid II dan melayangkan laporan resmi baik ke Polres maupun Kejari Majene,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, massa membawa lima tuntutan utama, termasuk pemulihan dana zakat ke Baznas Majene, pembukaan rekening koran bendahara ke publik, serta pencopotan jabatan strategis di lingkungan Disdikpora yang terindikasi terlibat dalam kasus ini.

***(terassulbar.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »