Polman Resmi Angkat 4.231 PPPK Paruh Waktu

-

            

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menorehkan langkah penting dengan mengangkat 4.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan Surat Keputusan (SK) ini menjadi penanda berakhirnya masa ketidakpastian ribuan tenaga non-ASN sekaligus membuka babak baru tuntutan kinerja dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.  

Acara penyerahan SK berlangsung di lapangan Kantor Bupati Polman pada Kamis (15/1/2026), dipimpin langsung oleh Bupati H. Samsul Mahmud, serta dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah dan para penerima SK.  

Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari 4.247 tenaga non-ASN yang diajukan untuk persetujuan teknis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 4.231 dinyatakan lolos verifikasi. Sementara itu, sejumlah kecil lainnya tidak dapat diangkat karena kendala administrasi.  

Formasi PPPK paruh waktu yang diangkat terdiri atas:  

-  347 tenaga pendidik (guru)

-  2.830 tenaga teknis

-  1.070 tenaga kesehatan

Mereka akan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.  

Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menekankan bahwa status PPPK paruh waktu bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.  

“Ini adalah pengabdian. Karena itu saya meminta bapak ibu sekalian bekerja dengan dedikasi, disiplin, dan profesional,” tegasnya.  

Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi modern menuntut aparatur pemerintah untuk lebih responsif, berinisiatif, dan mampu menghadirkan solusi, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Selain aspek kinerja, Samsul menekankan pentingnya etika dan sikap dalam melayani masyarakat. Pelayanan, menurutnya, harus dilakukan dengan ketulusan, kesopanan, dan kerendahan hati, serta diiringi kemampuan menjaga hubungan sosial yang harmonis di lingkungan kerja.  

Menutup sambutannya, Bupati Polman menegaskan komitmen terhadap integritas dan loyalitas. Ia mengingatkan seluruh PPPK paruh waktu agar menjauhi perbuatan tercela dan tidak terlibat dalam politik praktis.  

Dengan penyerahan SK ini, ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Polman resmi memulai peran baru mereka dalam memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berdaya guna.   ***(rls

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »