Jurang Lebar Kemandirian Desa: 10 Desa dengan Pendapatan Tertinggi dan Terendah

-
Jakarta – Transparansi keuangan desa di Indonesia kini memasuki babak baru yang cukup mengejutkan sekaligus menjadi bahan evaluasi serius bagi para pemangku kebijakan. Laporan terbaru yang bersumber dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 15 Januari 2026 menyajikan potret kontras yang memperlihatkan sejauh mana kemandirian ekonomi tingkat desa telah terbentuk.

Berdasarkan laporan realisasi Tahun Anggaran (T.A.) 2025 untuk periode Semester 1 (SMT 1), terlihat jurang yang sangat lebar dan anomali yang tajam antara desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) tertinggi dibandingkan dengan desa yang berada di posisi terendah

Data komprehensif ini merupakan hasil integrasi sistem yang masif dari 364 Kabupaten/Kota di seluruh penjuru negeri, yang mewakili suara fiskal dari 63.069 desa atau sekitar 83,80% dari total 75.265 desa secara nasional.

Melalui aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025, arus data ini tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari dinamika tata kelola aset, efektivitas BUMDes, serta kepatuhan administratif perangkat desa dalam melaporkan setiap rupiah yang masuk ke rekening kas desa. Munculnya angka-angka ekstrem ini menjadi bukti nyata bahwa potensi ekonomi desa belum terdistribusi secara merata di tanah air.

Bedah Kelompok “Desa Miliarder”: Dominasi Jawa Tengah

Daftar 10 besar desa dengan PADes tertinggi secara nasional didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi lokasi strategis dan optimalisasi aset desa yang terdata secara tertib. Desa Sriwulan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menjadi sorotan utama dengan realisasi PADes mencapai Rp11,2 Miliar hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, inilah daftar 10 Desa dengan PADes Tertinggi:

1. Desa Sriwulan (Kec. Sayung, Kab. Demak, Jawa Tengah): Rp11.206.285.280,00
2.Desa Loireng (Kec. Sayung, Kab. Demak, 3. Jawa Tengah): Rp9.046.910.319,00
3.Desa Bergas Kidul (Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah): Rp5.009.622.414,00
4.Desa Semampir (Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur): Rp4.261.219.172,00
5.Desa Berjo (Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah): Rp2.550.190.893,00
6. Desa Tanjungpauh (Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau): Rp2.176.519.831,00
7. Desa Caturtunggal (Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY): Rp2.164.767.091,00
8. Desa Jleper (Kec. Mijen, Kab. Demak, Jawa Tengah): Rp2.154.700.000,00
9. Desa Latak (Kec. Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah): 
10. Desa Sambung (Kec. Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah): Rp1.883.198.400,00

Keberhasilan desa-desa ini umumnya didorong oleh pemanfaatan tanah kas desa di kawasan industri, optimalisasi BUMDes di sektor wisata (seperti Desa Berjo), hingga pengelolaan pasar desa yang profesional. Tergantung dari begaimana pola pikir pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan potensi desa demi meningkatkan pendapatan desa yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena PADes Nominal: Realita atau Kendala Sistem?

Di sisi lain, terdapat desa yang mencatatkan PADes dengan angka yang sangat minim. Desa Pencol di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mencatatkan realisasi terendah nasional dengan angka hanya Rp100,00.

Berikut daftar 10 Desa dengan PADes Terendah:

1. Desa Plumbon (Kec. Selopampang, Kab. Temanggung, Jawa Tengah): Rp4.000,00
2. Desa Tlogosari (Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur): Rp4.000,00
3. Desa Jurangmangu (Kec. Pulosari, Kab. Pemalang, Jawa Tengah): Rp953,00
4. Desa Randupadangan (Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur): Rp900,00
5. Desa Baturinggit (Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Bali): Rp665,00
6. Desa Abunarjaya (Kec. Ciambar, Kab. Sukabumi, Jawa Barat): Rp589,00
7. Desa Mancilan (Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Jawa Timur): Rp500,00
8. Desa Bukit Hijau (Kec. Bulawa, Bone Bolango, Gorontalo): Rp449,00
9. Desa Sumbertanggul (Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur): Rp294,00
10. Desa Pencol (Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, Jawa Timur): Rp100,00

Angka nominal kecil ini (Rp100 – Rp500) seringkali menjadi indikasi adanya hambatan administratif. Banyak desa potensial yang belum sinkron dalam penginputan data ke aplikasi SISKEUDES, sehingga realisasi riil di lapangan tidak terpotret secara akurat dalam laporan pusat.

Menuju Kemandirian atau Sekadar Formalitas?

Melihat data di atas, kita dihadapkan pada satu kenyataan pahit: Rasio ketimpangan PADes di Indonesia mencapai 112.000.000 : 1. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bagi tata kelola pembangunan desa di tanah air.

Pertama, dominasi desa di Jawa Tengah membuktikan bahwa kemandirian fiskal desa sangat bergantung pada kreativitas perangkat desa dalam mengelola aset. Desa Sriwulan dan Loireng telah menunjukkan bahwa desa bisa menjadi entitas ekonomi yang sangat kuat jika mampu menangkap peluang ekonomi di sekitarnya. Namun, pertanyaannya adalah: mengapa ribuan desa lain masih berkutat di angka nol atau hanya mencatatkan angka formalitas seperti Rp500?

Kedua, rendahnya angka pelaporan (hanya 13.501 desa dari 63.069 desa yang mencatatkan realisasi PADes) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan desa masih menjadi beban administratif ketimbang alat bantu. Banyak desa kemungkinan besar memiliki pendapatan, namun belum tertib dalam penginputan sistem. Hal ini menciptakan bias data yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan nasional.

Ketiga, kita harus mulai berhenti memanjakan desa hanya dengan kucuran Dana Desa (DD) tanpa menuntut hasil nyata pada peningkatan pendapatan mandiri. Jika sebuah desa terus-menerus mencatatkan PADes rendah, maka esensi dari “Desa Membangun” perlu dipertanyakan kembali. Desa tersebut hanya menjadi “saluran bantuan” dari pusat, bukan unit ekonomi yang produktif dan mandiri.

Ketimpangan yang ekstrem ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan desa tidak bisa lagi disamaratakan. Desa-desa dengan PADes nominal memerlukan pembinaan manajerial dan literasi digital yang jauh lebih intensif agar cita-cita kemandirian desa tidak sekadar berhenti di atas kertas laporan tahunan.
***(Dilansir dari Kolom Cipta Desa 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »