Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene, Andi Amriana Chairani, Pimpin Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia

-




Majene - Nuansasulbarnews - Selasa,26/8/2025 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene.Andi Amriana Chairani, memimpin rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI,red) untuk meningkatkan kualitas data dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Bertempat Di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene Satu Data Indonesia yang dihadiri oleh BPS (Badan Pusat Statistik,red) Dinas Kominfo, Bappeda, dan para OPD, masing-masing mewakili instansi Pemkab Majene, pada Selasa (26/08/2025).

Pada kesempatan tersebut, Andi Amriana Chairani, Kepala Bappeda Kabupaten Majene mengatakan bahwa,”Pentingnya data berkualitas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta peran Bappeda sebagai koordinator dalam mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, dan terstandardisasi. Selain itu juga akan mendorong kolaborasi antarinstansi untuk pemenuhan dan pemanfaatan data, serta menekankan tujuan SDI untuk mempermudah akses dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah pusat dan daerah,” jelas Andi Amriana Chairani

”Kominfo juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem data, mengintegrasikan data antar instansi, serta memfasilitasi layanan berbasis data untuk mewujudkan transformasi digital dan e-Government,”

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene.Andi Amriana Chairani, memimpin rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia (FSDI,red) untuk meningkatkan kualitas data dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan Rapat Koordinasi Forum Satu Data
Meningkatkan kualitas data dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah
Menyepakati daftar data tahun 2025
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan

Manfaat Forum Satu Data
Meningkatkan kualitas data dan pengambilan keputusan
Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah
Rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Agenda rapat koordinasi forum satu data adalah pertemuan yang diadakan oleh para pemangku kepentingan di instansi pemerintah untuk menyelaraskan upaya, bertukar informasi, dan mengevaluasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang terpadu dan berkualitas tinggi sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pada kesempatan itu pula, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majene Albar Mustar, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa,”Peran dan fungsi Kominfo terkait data adalah mengembangkan infrastruktur digital, memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi, menyusun dan menyebarluaskan data statistik untuk mendukung kebijakan dan pelayanan publik, serta mengoordinasikan data dan informasi pemerintah melalui Satu Data Indonesia,” tegas Albar Mustar.

Ia menambahkan bahwa,”Kominfo juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem data, mengintegrasikan data antar instansi, serta memfasilitasi layanan berbasis data untuk mewujudkan transformasi digital dan e-Government,” tambahnya.

Dasar hukum utama Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini mengatur tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menetapkan hal-hal berikut tujuannya untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Selain itu, sebagai bentuk tanggungjawab dalam memberikan acuan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data.

Dan menjadi prinsip dalam menjaga kualitas data, keterbukaan, dan transparansi data, serta mendorong penggunaan data untuk perumusan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Majene.
***(rls)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »