Bupati Majene Segera Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Mantan Kades Yang Tidak Bermasalah

-

 

Majene - Nuansasulbarnews - Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, berencana mengukuhkan mantan kepala desa pada awal September 2025, setelah melakukan peninjauan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) konpilasi Apip Inspektorat Majene Tahun 2023 yang terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar lebih. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa.

*Keterangan Bupati Majene:*

- Bupati Majene akan mengukuhkan mantan kepala desa yang tidak memiliki permasalahan berdasarkan LHP tahun 2023.

- Akan dilakukan perbaikan untuk memastikan pemerintah daerah tidak salah dalam mengambil keputusan karena adanya ketidaksesuaian antara LHP tahun 2023 dan 2024.

- Tim audit investigasi akan segera diturunkan untuk memeriksa dugaan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar lebih di sejumlah desa.

*Tindakan Selanjutnya:*

- Hasil audit investigasi akan menjadi acuan untuk perpanjangan masa jabatan bagi mantan kepala desa yang tidak bermasalah.

- Permasalahan akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku jika ditemukan adanya pelanggaran.

Bupati Majene sebelumnya telah mengukuhkan 18 kepala desa perpanjangan masa jabatan pada 29 Juli 2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »