Ulumanda Bergejolak : Warga Gelar Demonstrasi Bentuk Perlawanan Terhadap Pernyataan Wakil Bupati Majene Yang Merendahkan

 
MAJENE — Nuansasulbarnews - Ratusan masyarakat Ulumanda menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharoe, M.Pd, yang menyebut Ulumanda sebagai tempat pembinaan bagi ASN yang bermasalah.

Para pengunjuk rasa di jalan trans Sulawesi, tepatnya di desa salutambung, kecamatan Ulumanda, kabupaten Majene menganggap bahwa pernyataan yang dilontarkan Wakil Bupati Majene saat memimpin apel pagi tersebut bukan hanya bentuk pelecahan terhadap martabat wilayah ulumanda, tetapi juga menggambarkan Ulumanda sebagai daerah buangan dan tidak layak.

Karena itu, ratusan masyarakat Ulumanda menyatakan sikap dan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi yang merendahkan harga diri dan masa depan daerah mereka.

Para demonstran menegaskan bahwa Ulumanda bukanlah penjara atau tempat hukuman, melainkan rumah bagi ribuan warga yang hidup dengan martabat dan berjuang setiap hari di tengah keterbatasan yang ironisnya justru diakibatkan oleh kelalaian pemerintah sendiri.

Baca Juga Wabup Majene Jenguk Pasien Anak Diduga Keracunan Makanan

“Ulumanda adalah tanah kelahiran, tempat kami tumbuh, hidup, dan berjuang. Bukan tempat pembuangan!,” tegas Aldi Tandeallo dalam orasinya. Sabtu (19/07/2025).

Aksi ini merupakan panggilan nurani bagi seluruh pemuda, pelajar, petani, ibu rumah tangga, tokoh adat, dan semua elemen masyarakat Ulumanda yang mencintai tanah kelahirannya.

Massa aksi mengecam keras pernyataan Wakil Bupati Majene dan meminta agar pernyataan itu segera dicabut serta melakukan klarifikasi secara resmi dan terbuka.

“Kami menolak stigma Ulumanda sebagai tempat pembinaan ASN bermasalah. Pernyataan tersebut harus dicabut dan disertai permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Ulumanda,” ujarnya.

Pernyataan orang nomor dua di Kabupaten Majene yang merendahkan ini membuat Masyarakat Ulumanda bangkit untuk melawan kebijakan yang timpang dan menuntut keadilan serta perlakuan yang setara.

Pasalnya, minimnya keberpihakan dari pemerintah selama bertahun-tahun merupakan penyebab Ulumanda masih tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan dan akses pelayanan publik.

Alih-alih menyatakan komitmen untuk membangun Ulumanda, justru yang terdengar adalah kata-kata merendahkan.

Jika Ulumanda dianggap ‘tempat hukuman’, maka itu adalah hasil dari ketidakadilan sistematis dan pengabaian yang terus-menerus oleh para pemangku kebijakan.

Olehnya itu, Masyarakat Ulumanda mendesak pemerintah Kabupaten Majene agar memberika perhatian serius terhadap akses pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Kami menuntut peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan akses informasi di wilayah kami,” pungkas Aldi Tandeallo.

Berikut isu turunan dan tuntutan struktural yang disampaikan masyarakat Ulumanda:

Tuntaskan perbaikan jalan Salutambung–Urekang,

* Tuntaskan perbaikan jalan Lombe–Taukong,

* Tuntaskan perbaikan jalan Tamerimbi,

* Tuntaskan perbaikan jalan Sambabo–Rura,

* Tolak tambang pasir di Tubo yang merusak lingkungan dan merugikan warga, dan

* Tuntaskan perbaikan jalan Kolehalang–Panggalo.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Bupati Majene maupun pemerintah kabupaten Majene terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan respons positif dan mendengarkan aspirasi warga Ulumanda. (*)