Bupati Majene : Tenaga Kontrak Akan Dilakukan Evaluasi

-

 


MAJENE, nuansasulbarnews – Bupati Majene, Dr.H.Andi Achmad Syukri mengakui jika jumlah tenaga kontrak yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah sangat banyak sehingga ikut membebani keuangan daerah di tahun 2025.

“Kami sudah perintahkan agar Badan Kepegawaian Daerah segera melaksanakan proses evaluasi dan penilaian kinerja tenaga kontrak sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi,” kata Bupati Majene Andi Achmad Syukri di Majene, Sabtu, 24/5/2025.

Menurutnya, evaluasi itu menjadi sangat penting sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang bekerja di unit ini memberikan kontribusi optimal sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Proses evaluasi kata Bupati Majene dua periode ini tentu melihat dari berbagai aspek, mulai dari pencapaian target kerja, kedisiplinan, hingga interaksi sosial di lingkungan kerja. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan tenaga kontrak, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.

“Jika tidak dilakukan evaluasi maka beban biaya semakin berat dengan kisaran Rp17 miliar. Kondisi keuangan kita saat ini cukup berat. Ini yang harus menjadi perhatian serius agar evaluasi ini bisa dilaksanakan secepatnya,” ucap AST sapaan akrab Bupati Majene.***

(Tim)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »