Mengatas Namakan Bupati Oknum LSM Diduga Menjual Kalender Dengan Harga Rp 1,5 Juta Kekepala OPD di Mateng

-

MATENG – nuansasulbarnews, Oknum LSM Lembaga Pengawasan Birokrasi Politik Nusantara, melakukan dugaan pemerasan di sejumlah Kepala OPD di Mamuju Tengah, mengatas namakan Bupati Mamuju Tengah.

Modus yang dilakukan, door to door membawa kalender bergambar pasangan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tengah beserta pasangannya masing masing, menawarkan dengan paksa ke sejumlah OPD, dan mematok Harga perkalender Rp.1,5 juta.

Sejumlah OPD terpaksa membeli kalender yang dipatok dengan harga tinggi tersebut, karena takut dianggap tidak patuh dan hormat pada perintah pimpinannya, sehingga memaksakan diri membeli dengan harga sangat jauh dari kewajaran.

“Kadisku beli seharga itu, karena takut dianggap tidak patuh pada Bupati, tapi harganya itu, memang tidak wajar” ungkap sumber yang namanya minta tidak ditulis.

Menanggapi hal itu, Bupati Mamuju Tengah Dr. Arsal Aras menegaskan dan membantah, tidak pernah mengeluarkan perintah pembelian kalender kepada LSM tersebut.tegasnya

“Saya tidak pernah mengeluarkan perintah itu” singkat Arsal Aras secara tegas.
Untuk itu Ia berpesan kepada semua pihak, agar tidak melayani pembelian kalender atas namanya, sebab tidak pernah mengeluarkan perintah itu.

“Jadi saya himbau kepada semua pihak untuk berhati hati dan jangan tertipu, sebab saya atau kami tidak pernah mengeluarkan himbauan itu” pungkas Arsal. 

***(  Sumber: SWARAMANDAR.COM Syarifuddin Andi Rabu, 9 April 2025, 18:08 WITA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penampakan Ular Sepanjang 7 Meter di Salu Pepakkang, Desa Salutambung Resahkan Warga.

-
Gambar
  Majene - Nuansasulbarnews -Laporan Penampakan Ular di Salu Pepakkang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda.  Disampaikan melalui Bapak Camat Ulumanda Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd., bahwa pada Selasa malam, 22 Juli 2025, terdapat tiga laporan penampakan ular di Salu Pepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Lokasi penampakan berada di pinggir jalan, di area tikungan yang dikenal sebagai tempat penjualan durian, sebelah kiri jika datang dari arah Majene. Panjang ular diperkirakan mencapai 7 meter atau lebih. Tiga saksi yang melaporkan penampakan tersebut adalah: 1. Ahmad Fachri, Sekretaris Camat Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 2. Sofwan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ulumanda, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saat melintas dengan sepeda motor. 3. Hj. Lilis Suryani, Kepala Sekolah SD 10 Salutambung, melaporkan melihat ular tersebut sekitar pukul 23...
Read more »

Bupati Majene Raih Gelar Doktor, Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

-
Gambar
  .Makassar, nuansasulbarnews – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai sidang promosi doktor yang digelar di Ruang Promosi Doktor, Theater Classroom Lt. 1, Gedung PPs STIE AMKOP Makassar, hari ini. Bupati Majene, H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Work Engagement terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komitmen Organisasi dan Kinerja Aparatur di Kantor Bupati Majene.” Rabu, 14 Mei 2025. Sidang yang berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Majene. Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Majene, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Majene, Camat se-Kabupaten Majene, Kabag Setda Majene. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Bupati Majene dalam meraih prestasi akademik yang membangga...
Read more »

Tidak Lagi dari APBD! Gaji PPPK Paruh Waktu Kini Bisa Dapat dari BOS dan Kapitasi, Ini Aturannya!

-
Gambar
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kini tengah “berhitung ulang” soal kemampuan keuangannya. Pasalnya, setelah terbitnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang status dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, muncul kebingungan mengenai sumber gaji atau upah bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Berbeda dari skema sebelumnya, kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pos belanja pegawai. Artinya, gaji atau upah P3K Paruh Waktu kini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti APBD, dana BOS, hingga dana kapitasi untuk tenaga kesehatan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di banyak daerah karena pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk efisiensi belanja nasional. Akibatnya, sejumlah daerah kini mulai menyusun strategi keuangan baru agar pembayaran upah bagi P3K Paruh Waktu tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu program lain. Kepm...
Read more »